Negeriku, Indonesiaku

Fantasi dan Realitas Menuju Negeri Poseidon

Oleh : Willy Bambang Sadewo

Siapa yang tak mengenal Indonesia? Negeri eksotis yang memiliki lebih dari tuju belas ribu pulau, beragam flora dan fauna, serta kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga dikenal  sebagai negara maritim karena dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Posisi Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra juga menjadi anugrah dalam kegiatan pelayaran. Perairan Indonesia membuat negara-negara lain iri karena keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Bahkan, lebih dari sebagian biota laut dunia ada di Indonesia. Namun, melihat keunggulan maritim tersebut, pertanyaannya adalah apakah sudah tercapai kedaulatan maritim Indonesia?    

sumber gambar : http://www.batasnegeri.com

Fenomena sekarang ini yang menyebut Indonesia akan menjadi poros maritim dunia menuai pro dan kontra. Banyak kalangan berpendapat bahwa untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus mencapai kedaulatan maritim terlebih dahulu. Kedaulatan maritim tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negeri ini boleh berfantasi menjadi negeri Poseidon yang merajai lautan dan menjadi poros kelautan dunia, tapi tentunya dengan melihat realitas yang ada di Indonesia sekarang ini. Untuk itu, perlu ditekankan kembali budaya maritim Indonesia yang memudar di kalangan pemuda khususnya. Menurut realitas yang ada, nenek moyang kita dahulu adalah pelaut yang hebat. Mereka mampu berlayar dan berdagang hingga ke India mengarungi luasnya samudra. Jadi bukan fantasi semata jika negara ini ingin memiliki kedaulatan maritim, atau bahkan menjadi poros maritim dunia.

Untuk mencapai kedaulatan maritim tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai sesuai rencana pemerintahan sekarang. Diantaranya pembangunan jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, dan industri perkapalan. Tetapi, ada beberapa kalangan yang meragukan rencana pemerintah tersebut dengan alasan sumber daya manusia yang belum memadai. Oleh karena itu, rencana baik tersebut sudah seharusnya didukung oleh semua pihak menjadi realitas, bukan hanya fantasi semata. Nelayan juga perlu dijadikan pilar utama demi kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Sehingga kedaulatan maritim secara terintegrasi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya dibutuhkan korelasi yang baik antara lima aktor di lapangan dalam usaha mencapai kedaulatan maritim. Yakni pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, akademisi yang menguasai teknologi, nelayan atau pelaut bergerak langsung di lapangan, TNI sebagai aktor pertahanan keamanan, dan lembaga peradilan sebagai pemegang hukum.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini sudah seharusnya melaksanakan kebijakan yang pro rakyat. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak di bidang kemaritiman harus lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Sosialisasi kebijakan yang meyeluruh mutlak diperlukan agar tidak terjadi kontroversi seperti kebijakan sebelumnya. Aspirasi dari masyarakat khususnya nelayan juga perlu diterima sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga perlu melaksanakan diplomasi maritim yang efektif dan efisien. Artinya adalah bahwa hukum laut yang mengatur segala aspek geografis harus ditegaskan. Pemerintah harus berani dalam melakukan hubungan diplomatik khususnya di sektor kelautan, sehingga doktrin-doktrin tidak merugikan negara. Komunikasi dengan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Jadi, pemerintah yang berperan bukan hanya pusat, tapi pemerintah daerah juga perlu dilibatkan.

Kemudian, untuk mencapai kedaulatan maritim dibutuhkan teknologi yang mendukung. Di sinilah peran akademisi dibutuhkan oleh negara. Pembangunan jalan tol laut yang direncanakan bukan hanya fantasi, tapi perlu direalisasikan sebagai prasarana pendukung. Selain itu, pengembangan sistem deteksi perlu dilakukan melalui satelit penginderaan jauh, karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan mustahil apabila hanya mengandalkan radar di pelabuhan. Maka dari itu, akademisi dapat berperan dalam pembuatan satelit untuk pengawasan kapal dan pesawat.

Aktor yang tak kalah penting untuk mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia adalah nelayan. Kita tahu bahwa sebagian besar nelayan di Indonesia berada di kalangan menengah ke bawah. Komparasi yang sangat berbeda jauh dengan nelayan di luar negeri, khususnya Jepang. Sudah sepatutnya nelayan di negeri ini diberikan fasilitas yang memadai. Selain itu, nelayan perlu menyuarakan pendapatnya jika terdapat kebijakan pemerintah yang otoriter dan kurangnya sosialisasi. Seperti perizinan kapal besar penangkap ikan, larangan transhipment, dan pembatasan sejumlah komoditas yang tidak meningkatkan kesejahteraan kepada pelaku usaha perikanan.

Pertahanan dan keamanan sebagai sektor yang paling berpengaruh terhadap kedaulatan maritim perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. TNI-AL sebagai pemangku tanggung jawab tersebut harus lebih responsif dan selektif dalam menangani sumber konflik di laut, seperti perompakan, pencurian ikan dan pencemaran laut. Kebijakan kementerian menenggelamkan kapal asing yang melanggar kedaulatan diupayakan memberikan efek jera secara psikis. Walaupun di satu sisi memberikan dampak pada hubungan diplomatik antar negara, namun TNI-AL dan pemerintah harus tetap konsisten pada kebijkannya.

Apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah Indonesia, maka diperlukan lembaga peradilan khusus yang menangani kasus tersebut, seperti Mahkamah Pelayaran. Ilusi hukum yang membelenggu negeri ini jangan sampai menular pada penanganan kasus kemaritiman.

sumber gambar : https://muhmdaldi.weebly.com

Usaha-usaha dalam rangka mendukung kedaulatan maritim tersebut perlu direalisasikan, jangan hanya sebatas fantasi yang tak berwujud. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negeri maritim harus memanfaatkan peluang dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Laut harus sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemisah. Sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai melalui kedaulatan maritim yang mendukung kedaulatan pangan. Apabila seluruh pihak memiliki visi yang sama dan saling bekerjasama, tentunya Indonesia sebagai poros maritim duniapun bukan hal mustahil lagi, layaknya negeri Poseidon.