Fantasi dan Realitas Menuju Negeri Poseidon
Oleh : Willy Bambang Sadewo
Siapa yang tak
mengenal Indonesia? Negeri eksotis yang memiliki lebih dari tuju belas ribu
pulau, beragam flora dan fauna, serta kekayaan alam yang melimpah. Indonesia
juga dikenal sebagai negara maritim
karena dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Posisi Indonesia yang diapit
dua benua dan dua samudra juga menjadi anugrah dalam kegiatan pelayaran. Perairan
Indonesia membuat negara-negara lain iri karena keindahan dan kekayaan alam
yang dimilikinya. Bahkan, lebih dari sebagian biota laut dunia ada di
Indonesia. Namun, melihat keunggulan maritim tersebut, pertanyaannya adalah
apakah sudah tercapai kedaulatan maritim Indonesia?
sumber gambar : http://www.batasnegeri.com
Fenomena sekarang ini yang menyebut Indonesia akan
menjadi poros maritim dunia menuai pro dan kontra. Banyak kalangan berpendapat
bahwa untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus mencapai kedaulatan
maritim terlebih dahulu. Kedaulatan maritim tersebut meliputi
laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di
atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar
laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. Negeri ini boleh berfantasi menjadi negeri Poseidon yang merajai
lautan dan menjadi poros kelautan dunia, tapi tentunya dengan melihat realitas
yang ada di Indonesia sekarang ini. Untuk itu, perlu ditekankan kembali budaya
maritim Indonesia yang memudar di kalangan pemuda khususnya. Menurut realitas
yang ada, nenek moyang kita dahulu adalah pelaut yang hebat. Mereka mampu
berlayar dan berdagang hingga ke India mengarungi luasnya samudra. Jadi bukan
fantasi semata jika negara ini ingin memiliki kedaulatan maritim, atau bahkan
menjadi poros maritim dunia.
Untuk
mencapai kedaulatan maritim tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung
yang memadai sesuai rencana pemerintahan sekarang. Diantaranya pembangunan
jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep
seaport), logistik, dan industri perkapalan. Tetapi, ada beberapa kalangan
yang meragukan rencana pemerintah tersebut dengan alasan sumber daya manusia
yang belum memadai. Oleh karena itu, rencana baik tersebut sudah seharusnya
didukung oleh semua pihak menjadi realitas, bukan hanya fantasi semata. Nelayan
juga perlu dijadikan pilar utama demi kedaulatan pangan melalui pengembangan
industri perikanan. Sehingga kedaulatan maritim secara terintegrasi dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya dibutuhkan korelasi yang baik
antara lima aktor di lapangan dalam usaha mencapai kedaulatan maritim. Yakni
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, akademisi yang menguasai
teknologi, nelayan atau pelaut bergerak langsung di lapangan, TNI sebagai aktor
pertahanan keamanan, dan lembaga peradilan sebagai pemegang hukum.
Pemerintah
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini sudah seharusnya melaksanakan
kebijakan yang pro rakyat. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak di
bidang kemaritiman harus lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Sosialisasi
kebijakan yang meyeluruh mutlak diperlukan agar tidak terjadi kontroversi
seperti kebijakan sebelumnya. Aspirasi dari masyarakat khususnya nelayan juga
perlu diterima sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Selain
itu, pemerintah juga perlu melaksanakan diplomasi maritim yang efektif dan
efisien. Artinya adalah bahwa hukum laut yang mengatur segala aspek geografis
harus ditegaskan. Pemerintah harus berani dalam melakukan hubungan diplomatik
khususnya di sektor kelautan, sehingga doktrin-doktrin tidak merugikan negara.
Komunikasi dengan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Jadi, pemerintah
yang berperan bukan hanya pusat, tapi pemerintah daerah juga perlu dilibatkan.
Kemudian,
untuk mencapai kedaulatan maritim dibutuhkan teknologi yang mendukung. Di
sinilah peran akademisi dibutuhkan oleh negara. Pembangunan jalan tol laut yang
direncanakan bukan hanya fantasi, tapi perlu direalisasikan sebagai prasarana
pendukung. Selain itu, pengembangan sistem deteksi perlu dilakukan melalui satelit
penginderaan jauh, karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan mustahil
apabila hanya mengandalkan radar di pelabuhan. Maka dari itu, akademisi dapat
berperan dalam pembuatan satelit untuk pengawasan kapal dan pesawat.
Aktor
yang tak kalah penting untuk mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia adalah
nelayan. Kita tahu bahwa sebagian besar nelayan di Indonesia berada di kalangan
menengah ke bawah. Komparasi yang sangat berbeda jauh dengan nelayan di luar
negeri, khususnya Jepang. Sudah sepatutnya nelayan di negeri ini diberikan
fasilitas yang memadai. Selain itu, nelayan perlu menyuarakan pendapatnya jika
terdapat kebijakan pemerintah yang otoriter dan kurangnya sosialisasi. Seperti
perizinan kapal besar penangkap ikan, larangan transhipment, dan pembatasan
sejumlah komoditas yang tidak meningkatkan kesejahteraan kepada pelaku usaha
perikanan.
Pertahanan
dan keamanan sebagai sektor yang paling berpengaruh terhadap kedaulatan maritim
perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. TNI-AL sebagai pemangku
tanggung jawab tersebut harus lebih responsif dan selektif dalam menangani
sumber konflik di laut, seperti perompakan, pencurian ikan dan pencemaran laut.
Kebijakan kementerian menenggelamkan kapal asing yang melanggar kedaulatan
diupayakan memberikan efek jera secara psikis. Walaupun di satu sisi memberikan
dampak pada hubungan diplomatik antar negara, namun TNI-AL dan pemerintah harus
tetap konsisten pada kebijkannya.
Apabila
terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah Indonesia, maka diperlukan lembaga
peradilan khusus yang menangani kasus tersebut, seperti Mahkamah Pelayaran.
Ilusi hukum yang membelenggu negeri ini jangan sampai menular pada penanganan
kasus kemaritiman.
sumber gambar : https://muhmdaldi.weebly.com
Usaha-usaha
dalam rangka mendukung kedaulatan maritim tersebut perlu direalisasikan, jangan
hanya sebatas fantasi yang tak berwujud. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai
negeri maritim harus memanfaatkan peluang dan anugerah yang telah diberikan
oleh Tuhan. Laut harus sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemisah.
Sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai melalui kedaulatan
maritim yang mendukung kedaulatan pangan. Apabila seluruh pihak memiliki visi
yang sama dan saling bekerjasama, tentunya Indonesia sebagai poros maritim
duniapun bukan hal mustahil lagi, layaknya negeri Poseidon.
